DPR Jawab Tuntutan Rakyat di Tengah Sorotan Publik
Gelombang demonstrasi dan kritik publik akhirnya membuat DPR jawab tuntutan rakyat secara resmi. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, pimpinan DPR menegaskan komitmen untuk memangkas fasilitas, menghentikan tunjangan rumah, serta membuka data anggaran secara transparan.
Langkah ini DPR klaim sebagai bentuk tanggung jawab atas desakan 17 tuntutan rakyat yang viral sejak akhir Agustus 2025.
DPR Pangkas Fasilitas dan Batasi Perjalanan Luar Negeri
Dalam keputusan rapat, DPR menyatakan tiga kebijakan baru. Pertama, DPR menghentikan tunjangan perumahan anggota. Kedua, DPR membatasi kunjungan kerja luar negeri hanya untuk undangan resmi kenegaraan. Ketiga, DPR memangkas tunjangan rutin seperti biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi.
Pimpinan DPR menekankan bahwa langkah ini membuktikan mereka mendengar kritik rakyat.
DPR Tegaskan Transparansi dan Tindak Anggota Bermasalah
Selain pemangkasan, DPR jawab tuntutan rakyat dengan janji memperkuat transparansi anggaran. Mereka membuka ruang partisipasi publik dalam setiap pembahasan legislasi.
DPR juga menegaskan bahwa anggota bermasalah tidak lagi menerima hak keuangan. MKD bersama mahkamah partai bertugas menindaklanjuti kasus dan memastikan proses berjalan tuntas.
Respon DPR atas 17+8 Tuntutan Rakyat
Dari 17 poin desakan, DPR mengklaim sudah melaksanakan tiga poin utama:
-
Membekukan kenaikan gaji dan tunjangan anggota
-
Membatalkan fasilitas tambahan seperti rumah dinas
-
Menjelaskan secara terbuka rincian pendapatan dan tunjangan anggota
Dengan langkah tersebut, DPR berharap bisa memulihkan kepercayaan rakyat sekaligus membuktikan bahwa mereka tidak menutup diri dari kritik.
Penutup: Awal dari Perubahan atau Sekadar Janji?
Jawaban resmi DPR memang memberi angin segar bagi sebagian masyarakat, terutama soal pemangkasan fasilitas yang dianggap berlebihan. Namun, pertanyaan besar masih menggantung: apakah komitmen ini benar-benar dijalankan atau hanya strategi meredam protes?
Publik kini menunggu konsistensi DPR, karena tuntutan rakyat bukan sekadar daftar keinginan, melainkan cermin keresahan bangsa.
